
- Saturday, 17 August 2019
- Diplomasi
Dunia Internasional Juga Ingin Tahu
MENJADI menarik mengamati bagaimana dunia internasional menyikapi situasi stalemate dalam perkembangan politik di tanah air kini.
Kemarin seorang teman menelpon, dia mau datang. Kusarankan tunggu dululah. Sekarang business dan pejabat sedang tiarap. KPK juga sedang ganas2nya. PImpinan Pertama dan PLN dicokok begitu saja.
Karena aku tak mau berlama-lama bicara di telpon, kubiliang nanti kukirimkan catatanku, biar dia faham. Begini catatan yang kukirim ke dia:
Read more
- Tuesday, 16 April 2019
- Hukum
Kejahatan Politik di Malaysia
SKANDAL pencoblosan liar surat suara pemilu di Malaysia telah merebak di seluruh penjuru dunia dan disiarkan media internasional. Tiba-tiba dunia meragukan demokrasi Indonesia dan Malaysia dituduh menjadi ‘pabrik surat suara tercoblos’.
“Apa analisis abang?” tanya seorang teman.
Kejadian ini mencoreng nama baik Indonesia. Malaysia juga terkena imbas dan pasti ingin membuktikan kejahatan itu dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Malaysia tidak bisa dianggap ‘accomplice’ atau pihak yang ambil-bagian dan mendukung tindakan keji itu, jelas saya.
Read more
- Friday, 17 May 2019
- Politik
Kepala Negara Asing Mengakui Kemenangan Jokowi?
TIDAK henti-hentinya kita diserang berita hoax pro petahana dalam Pilpres 2019 ini. Dengan nekad media pro petahana, termasuk di media sosial, menyiarkan 21 kepala negara/pemerintahan asing mengucapkan selamat kemenangan kepada Jokowi. Disebut nama-nama PM Mahathir (Malaysia), PM Lee Hsien Loong (Singapura), sampai Presiden Recep Tayyib Erdogan (Turki).
Read more
- Wednesday, 10 April 2019
- Politik
Pengaduan Kecurangan Pilpres Melalui Tribunal Internasional?
Saya ingin katakan, sekiranya ada mekanisme pengadilan kasus-kasus nasional pemilu, salah satunya adalah melalui tribunal dalam mekanisme ICCPR mungkin tepat.
PEMILU tahun 2019 adalah pengalaman terburuk Indonesia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi berbentuk pilihan raya. Bahkan, menurut banyak pengamat pemilu sekarang ini lebih buruk daripada pemilu di zaman Orde Baru yang dituduh sebagai pemerintahan otoriter sekalipun.
Read more